SAATNYA MENGGUGAT KKI..?

Posted on Saturday, 10 April 2010 by Alloen Endonesia

Kementerian Kesehatan (Kemkes) mewajibkan dokter yang baru lulus melaksanakan praktek selama satu tahun di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) melalui program internship (kepaniteraan klinik). Hal ini menjadi salah satu prasyarat bagi yang bersangkutan agar dapat memperoleh sertifikat kompetensi dokter (STR) yang dapat digunakan untuk berpraktek di wilayah Indonesia (Media Indonesia, 19 Pebruari 2010).

Ini berarti, lulusan Fakultas Kedokteran (FK) tak bisa lagi bergembira; gelar yang didapatkan dari almamater tak dapat langsung digunakan untuk berpraktek di pusat-pusat layanan kesehatan. Ada apa dengan sistem pendidikan kesehatan di negeri ini, mengapa seseorang yang berniat menolong sesama yang menderita harus melalui lagi proses panjang berliku dan melelahkan?

Jawabannya bisa dirunut sejak berlakunya UU No. 29 /2004 tentang Praktek Kedokteran yang mensyaratkan adanya uji kompetensi bagi semua dokter yang hendak berpraktek. Jika mereka lulus tes, akan diberikan secarik sertifikat yang anehnya, alih-alih dikeluarkan oleh FK atas rekomendasi organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) namun oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut di atas. Hal ini menjadi rancu, mengingat profesi dokter , sebagaimana profesi yang lain, adalah sebuah proses pendidikan panjang di di bawah pengarahan seorang profesional (dokter senior yang melayani dalam kapasitas pendidik dan dengan proses belajar yang bersamaan) dalam menerima pengetahuan dan teknik yang penting bagi peranan, nilai identitas dan tingkah laku yang cocok bagi peranan itu (Foster-Anderson, 1971).

Ini berarti proses uji kompetensi tersebut semestinya dilaksanakan dalam lingkup institusi pendidikan, bukan setelah dinyatakan lulus oleh FK yang bersangkutan. Pihak FK lah yang paling mengetahui kualitas dokter-dokter yang mereka luluskan setelah digodok dan ditempa dengan kurikulum yang mereka ajarkan. Ini juga lebih efektif karena para calon dokter diuji kompetensinya semasa perkuliahan yang berarti mereka tak akan disumpah menjadi anak cucu Hippocrates bila tak lulus. Bandingkan bila mereka harus mengikuti tes kompetensi yang diadakan KKI; selain membayar biaya tes ratusan ribu rupiah (yang berulang jika tidak lulus), juga terpaksa belajar kembali agar bisa menjawab ratusan soal tes tersebut. “Sistem kebut semalam” ini jelas pula tidak se-efiesien metode pembelajaran di FK yang bertahap dan menyeluruh hingga selesai.

Ironisnya, IDI dan FK sebagai pihak yang terpinggirkan oleh KKI , tidak mempersoalkan hal tersebut dan terkesan adem-ayem saja. IDI tidak mempersoalkan tubrukan kewenangan antara Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bentukan KKI dan lembaga kode etik bawahannya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Padahal semestinya, yang berwenang menangani, memeriksa dan menjatuhkan sanksi bagi seorang tenaga profesional dokter adalah lembaga profesi yang terkait, dalam hal ini MKEK. Bila terdapat unsur pidana, MKEK dapat melimpahkannya kepada aparat yang berwenang guna penyelidikan lebih lanjut.

Institusi FK tak kalah mindernya menghadapi KKI ini. Padahal kredibilitasnya dipandang “remeh” dengan adanya tes kompetensi. Apalah artinya seorang dokter yang mendapatkan nilai A semasa menjalani kepaniteraan klinik (internship) jika tidak lulus uji kompetensi? Di mana sang profesor yang telah bersusah payah menguji dan memberikan nilai terbaik tersebut menaruh muka? Tamparan tersebut berlanjut dengan fakta soal-soal tes kompetensi tersebut justru dikumpulkan dari dosen-dosen senior FK di pusat-pusat pendidikan kedokteran yang tersebar di penjuru negeri.

Sudah saatnya kita mereduksi stigma “pendidikan kedokteran itu mahal” dengan cara mempersingkat mekanisme birokratif yang membelenggu selama ini. Yang utama adalah merevisi aturan yang memberi kewenangan lembaga pemberi sertifikat kompetensi. FK didorong agar dapat mengambil alih kewenangan tersebut dari KKI, dengan catatan proses tersebut dilakukan secara bertahap agar memberi waktu kepada kedua institusi tersebut mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan. UU yang menjadi pangkal permasalahan ini perlu diuji materill (judicial review) secara komprehensif , mengingat KKI juga terkesan “mandul” dalam kasus-kasus dugaan malpraktek seperti Prita Mulyasari misalnya.

Uji kompetensi “internal” ini akan memberi posisi tawar yang lebih baik bagi institusi FK terhadap pihak-pihak kementerian terkait seperti Kemkes dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Mereka dapat memveto kebijakan-kebijakan superfisial yang bersifat crash program seperti di atas. Selain itu juga akan menekan pembiayaan yang tidak efisien dan efektif, guna mencetak dokter-dokter yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Reformasi ini juga selayaknya menyentuh pula institusi IDI sebagai satu-satunya organisasi dokter di Indonesia. Ketimbang menjadi “kontraktor” proyek-proyek kesehatan seperti tes kesehatan pilkada dan calon kepala daerah, semestinya ia bisa berbuat lebih dalam mengayomi 55 ribuan anggotanya yang tersebar di pelosok nusantara. Ketegasan dalam peresepan obat generik yang digalakkan pemerintah belakangan ini, misalnya, akan membuat ia akan dipandang hormat oleh negara dan masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan.

Ide reformasi ini akan sia-sia bila kita masih menggunakan paradigma kuratif yang lazim di kalangan korps baju putih ini. Selama kita masih memandang orang sakit sebagai sumber pemasukan bagi profesi ini, kondisi pembangunan kesehatan negeri ini takkan pernah beranjak mencapai strata utopis Indonesia Sehat 2010.

disadur dari KOMPASIANA

Share and Enjoy: